LIPI: Permen Siti Soal Ulin dan 9 Kayu Langka Perlu Ditinjau

Mar 5, 2020

Betahita.id – Penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Nomor P.106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dianggap perlu dilakukan peninjauan ulang.

Dalam Peraturan Menteri, yang mengubah PermenLHK Nomor P.20 Tahun 2018 tersebut, terdapat 10 jenis tumbuhan  yang mengalami perubahan status perlindungan. Dari yang sebelumnya berstatus dilindungi dalam PermenLHK No. P.20 Tahun 2018, kini menjadi tidak dilindungi.

Sepuluh jenis tumbuhan dimaksud yakni, Agathis borneensis atau damar pilau, Dipterocarpus cinereus atau palahlar mursala, Dipterocarpus littolaris atau palahlar nusakambangan, Upuna borneensis atau upan, Vatica bantamensis atau kokoleceran, Beilschmiedia madang atau medang lahu, Eusideroxylon zwageri atau ulin, Intsia palembanica atau kayu besi maluku, Koompassia excelsa atau kempas kayu raja dan Koompassia malaccensis atau kempas malaka.

Tabel 1. Ringkasan Informasi Jenis Tumbuhan yang Dikeluarkan dari Daftar Dilindungi melalui PermenLHK P.106/2018

Nama Jenis (Ilmiah/Lokal) Status IUCN Redlist Sebaran/Distribusi Keterangan
Agathis borneensis/damar pilau Endangered Endemik Borneo Termasuk jenis kayu Komersial satu (Status Kepmenhut No. 163/Kptsll/2003) dan saat ini menjadi kayu perdagangan Kelas Komersial Indah II.
Dipterocarpus cinereus/palahlar mursala Critically Endangered Endemik Mursala Sibolga

Prioritas 1 dalam Rancangan Strategi dan Rencana Aksi Konserasi (RSRAK) Flora LIPI, yaitu kategoris kritis yang menuntut untuk segera dilakukan konservasi. Pohon endemic dengan sebaran sempit. Diperkirakan akan punah dalam waktu dekat. 

Pernah ditetapkan punah oleh IUCN Redlist pada 1998 dan ditemukan kembali dalam eksplorasi LIPI di Pulau Mursala, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada 2013.

Dipterocarpus littolaris/pahlahar nusakambangan Critically Endangered Endemik Pulau Nusakambangan Prioritas 1 daam RSRAK Flora Lipi. Yaitu kategoris kritis yang menuntut untuk segera dilakukan konservasi. Pohon endemic dengan sebaran sempit. Diperkirakan akan punah dalam waktu dekat. 
Upuna boneensis/upan Endangered Endemik Borneo

Termasuk jenis kayu Komersial satu (Status Kepmenhut No.163/Kptsll/2003) dan saat ini menjadi kayu perdagangan Kelas Komersial Indah II. 

Jenis monotipik, yaitu genus yang hanya memiliki satu spesies.

Vatica bantamensis/kokol-oceran Critically Endangered Endemik Ujung Kulon

Prioritas 1 dalam RSRAK Flora LIPI. Yaitu kategoris kritis yang menuntut untuk segera dilakukan konservasi. Pohon endemik dengan sebaran sempit. Diperkirakan akan punah dalam waktu dekat. 

Ditetapkan sebagai flora khas atau identitas Provinsi Banten berdasarkan Kepmendagri 2010.

Beilschmiedia madang/medang lahu Vulnerable Kalimantan Barat, Malaya Peninsula, Jawa, Sumatera, Sarawak dan Sabah Tidak masuk dalam Pengelompokan Jenis Kayu Perdagangan Indonesia (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, 2017)
Eusideroxylon zwageri/ulin Vulnerable Sumatera (Sumatera Selatan, Jambi, Bangka dan Belitung) dan Kalimantan

Prioritas III dalam RSRAK Flora LIPI. Yaitu sebaran pohon endemik masih terbilang cukup luas. Tetapi punya tingkat keterancaman tinggi. Upaya konservasi pohon kriteria III telah dilakukan dengan penyediaan bibit, tetapi upaya itu belum mencapai tingkat aman populasi pohon. 

Termasuk jenis kayu Indah II (Status Kepmenhut No.163/Kptsll/2003) dan saat ini menjadi kayu perdagangan Kelas Komersial Indah I.

 

Memiliki nilai budaya (membuat rumah panggung dari kayu Ulin di pinggir sungai atau rawa. Karena hanya kayu Ulin yang mampu bertahan di air)

 

Pemanfaatan meningkat, nilai ekonomi tinggi, populasi menurun signifikan. Peningkatan perlindungan melalui konservasi in situ (Kawasan TN, CA, dan KHDTK di Sumatera dan Kalimantan) dan ek situ.

Intsia palembanica/kayu besi maluku Vulnerable ~ I. Acuminata Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua Termasuk jenis kayu Komersial I (Status Kepmenhut No.163/Kptsll/2003) dan saat ini menjadi kayu perdagangan Kelas Komersial Indah II.
Koompassia excelsa/kempas kayu raja Lower Risk Kalimantan ke Malaysia, Filipina, Thailand, Laos, Vietnam dan Kamboja Termasuk jenis kayu Rimba Campuran (Status Kepmenhut No.163/Kptsll/2003) dan saat ini menjadi kayu perdagangan Kelas Komersial Indah II.
Koompassia malaccensis/kempas malaka Lower Risk Sumatera kecuali Bengkulu, dan Kalimantan Termasuk jenis kayu Rimba Campuran (Status Kepmenhut No.163/Kptsll/2003) dan saat ini menjadi kayu perdagangan Kelas Komersial Indah II.

Sumber: dari berbagai sumber dirangkum oleh Ragil Satriyo Gumilang

Plt. Kepala Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Djoeni Setijo Rahajoe mengatakan, LIPI memandang perubahan status perlindungan 10 jenis tumbuhan dalam penerbitan PermenLHK No. P.106, perlu dilakukan peninjauan ulang kembali. Terlebih, LIPI merupakan lembaga yang mengeluarkan rekomendasi untuk menyertakan 10 jenis tumbuhan itu agar masuk ke dalam daftar dilindungi, dalam PermenLHK Nomor P.20 Tahun 2018 yang terbit sebelumnya.

Evaluasi tersebut bukan tanpa sebab. Menurut Djoeni Setijo Rahajoe, alasan LIPI merekomendasikan 10 jenis tumbuhan tersebut masuk dalam daftar tumbuhan dilindungi PermenLHK No. P.20 sebelumnya, dikarenakan beberapa jenis dari 10 jenis tumbuhan tersebut memenuhi kriteria  sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Yakni sebagai jenis endemik atau memiliki persebaran terbatas. Beberapa lainnya tergolong jenis yang populasinya mengalami penurunan tajam.

“Berdasarkan rekaman herbarium yang tersimpan di Pusat Penelitian Biologi-LIPI dan beberapa literatur yang berkaitan, jenis-jenis tersebut tercatat dari lokasi-lokasi yang saat ini kemungkinan besar lahannya telah beralih fungsi,” kata Djoeni Setijo Rahajoe, Selasa (30/4/2019).

Tampak salah satu pohon Ulin yang berdiri tegak di hutan alam di wilayah Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Dalam PermenLHK P.106, Ulin keluar dari daftar tumbuhan dilindungi,/foto: Betahita.id

Djoeni Setijo Rahajoe mengungkapkan, jika suatu tumbuhan tertentu dianggap layak untuk tidak disertakan dalam daftar jenis dilindungi, maka perlu ada catatan atau dokumentasi lain yang menjelaskan kehadiran atau populasinya di tempat-tempat lain. Selain yang tercatat di koleksi herbarium sebelumnya dan diperkirakan dalam waktu yang akan datang keberadaannya masih akan terjaga.

“Oleh karena kami tidak mendapatkan informasi yang memadai perihal ini, maka kami pada posisi belum dapat memberikan rekomendasi agar 10 jenis tersebut layak dikeluarkan dari daftar perlindungan.”

LIPI Tidak Berikan Rekomendasi 

Lebih lanjut Djoeni Setijo Rahajoe menuturkan, peluang perubahan daftar tumbuhan dilindungi diakuinya selalu terbuka. Baik untuk menyertakan suatu jenis ke dalam daftar maupun mengeluarkannya. Hal tersebut dapat dilakukan apabila didukung data dan informasi yang memadai untuk melakukan justifikasi terutama data in situ.

Namun Djoeni menegaskan, pihak LIPI belum pernah memberikan rekomendasi yang mendasari perubahan PermenLHK No.P.20 Tahun 2018 menjadi PermenLHK No. P.92 Tahun 2018, kemudian menjadi PermenLHK No. P.l06 Tahun 2018. Dijelaskannya, sempat ada koordinasi antara KLHK dengan LIPI, terkait perubahan status perlindungan 10 jenis tumbuhan. Namun hal itu belum tuntas dilakukan.

“Sempat ada pertemuan dengan beberapa pihak, namun belum sampai ada rekomendasi dari LIPI untuk mengeluarkan 10 jenis tersebut karena data dan informasi yang diperlukan sebagai dasar untuk mengeluarkannya belum tersedia.”

Terpisah, Kepala Sub Direktorat Sumberdaya Genetik, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (KKH), Moh. Haryono mengatakan, terkait perubahan status perlindungan 10 jenis yang ditetapkan melalui PermenLHK No. P.106 Tahun 2018. Direktorat KKH telah meminta rekomendasi kepada LIPI. Namun hingga PermenLHK No. P.106 Tahun 2018 diundangkan pada 21 Januari 2019, rekomendasi dari LIPI tersebut tak juga didapatkan.

“Direktur KKH Kementerian LHK telah meminta rekomendasi ke LIPI. Dan LIPI telah memberi arahan upaya pelestarian terhadap 10 jenis tumbuhan tersebut. Memang bukan rekomendasi tapi surat yang isinya semacam arahan. LIPI lambat memberi rekomendasi sesuai permintaan yang disampaikan dir KKH,” kata Haryono, Selasa (30/4/2019).

Sementara, dalam Surat Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, Nomor S/64/HUMAS/PP/HMS.3/2/2019, Perihal Penjelasan KHLK Terkait Perubahan Status Perlindungan 10 Jenis Kayu. Kementerian LHK menyebutkan, berdasarkan surat Plt. Kepala Pusat Penelitian Biologi UPI Nomor. B-414/IPH.1/KS.02.04/1/2019 pada tanggal 30 Januari 2019, yang ditujukan kepada Direktur KKH, Direktorat Jenderal KSDAE KLHK. LIPI selaku pemegang Otoritas Keilmuan memberi peluang untuk dilakukannya evaluasi terhadap status perlindungan jenis-jenis dimaksud. Jika tersedia data dan informasi tambahan yang mendukung koreksi atas penetapan status sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup yang kini juga menjabat pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Bambang Hendroyono, membantah kabar bahwa lembaganya mengeluarkan kayu ulin dari daftar dilindungi tanpa rekomendasi. Menurut dia, sudah ada kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup sebelum mengeluarkan kayu tersebut sehingga bisa dieksploitasi. “Jadi kami tidak mengeluarkan tanpa dasar,” ujarnya ketika ditemui wartawan di Kantor Staf Presiden, pertengahan  2019.

Baca juga: Peraturan Menteri Siti Ini Akan Membuat Ulin Punah